Perbup APBK Aceh Barat Sarat Kepentingan

MERATAPMU | Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) menilai sikap Bupati Aceh Barat Ramli MS yang akan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) APBK 2012 sebagai tindakan yang sarat politis jelang pilkada dan bukan untuk kepentingan rakyat.

"Saya menilai langkah bupati tersebut sebagai tindakan politis jelang pilkada, bukan karena adanya 'deadlock' dalam pembahasan APBK," kata Koordinator GeRAK Aceh Askhalani di Banda Aceh, Rabu.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terpaksa menyusun peraturan bupati (perbub) menyangkut penggunaan APBK tahun 2012 senilai Rp500 miliar, karena sudah berupaya mengajukan RAPBK-P 2011 dan KUA-PPAS, namun satupun tidak dibahas oleh DPRK.

Selanjutnya, Askhalani menjelaskan, para bupati "incumbent" sangat berkeinginan kuat agar APBK dapat disahkan tepat waktu, hal ini agar dapat memuluskan langkah mereka untuk dapat segera menggunakan dana APBK untuk meningkatkan citra dan elektabilitasnya di masyarakat.

"Jika sudah disahkan pada tanggal 1 Januari, artinya dana-dana hibah yang dicantumkan dalam APBK dapat gunakan oleh bupati untuk membantu berbagai pihak guna meningkatkan citra mereka," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Herman Abdullah menegaskan, pihaknya sampai saat ini masih terus melakukan komunikasi dan koordinasi agar APBK Aceh Barat 2012 dapat ditetapkan dalam Qanun kabupaten bukan dalam bentuk Perbup.

"Memang ada persoalan internal antara sesama anggota DPRK, namun hal ini masih terus kita komunikasikan demi kepentingan bersama," jelasnya.

Menurutnya, jikapun kemudian Bupati memandang bahwa APBK harus ditetapkan dalam perbup maka hal itu adalah kewenangan bupati sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ada dan hal tersebut sah-sah saja.

"Kita tidak persoalkan itu, tapi pihak dewan tetap menginginkan hal ini untuk tetap dikomunikasikan guna dapat memuaskan semua pihak," ungkapnya.

Diakuinya, memang saat ini di kalangan anggota DPRK belum ditemui suatu kesepakatan bersama tentang APBK Aceh Barat 2012 namun bukan berarti hal tersebut tidak bisa disepakati.

"Masih ada perbedaan-perbedaan pandangan dan belum ada sinkronisasi antara para anggota atas rancangan APBK, tapi hal tersebut sebenarnya masih bisa dicari solusinya," katanya menjelaskan. Sumber : Antara