Kepemimpinan Irwandi Hanya Indah di Grafik

MERATAPMU | Banda Aceh – Selama lima tahun Irwandi Yusuf memimpin Aceh, kemajuan-kemajuan yang dicapai hanya indah di tampilan grafis. Tapi realitanya, hampir semua sektor tak membawa perubahan yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pandangan ini disampaikan dewan dalam rapat paripurna khusus tentang Rekomendasi DPRA terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Gubernur Aceh periode 2007-2012, Kamis (12/1). “Setelah dewan mencermati LKPJ Gubernur, ternyata  apa yang disampaikan gubernur Aceh tak sepenuhnya benar,” kata Juru Bicara DPRA Sanusi.

Dari segi angka kemiskinan misalnya, kata Sanusi, gubernur melaporkan bahwa penduduk miskin pada tahun 2006 sebesar 1.112.061 jiwa atau 26,66% dan pada tahun 2010 turun menjadi 1.088.368 jiwa atau 21,98%, bahkan diprediksi akan turun menjadi 969.353 jiwa atau 19,57% pada tahun 2011. “Melihat angka-angka tersebut, kita terkesan bahwa program-program Pemerintah Aceh telah dapat menurunkan angka kemiskinan. Namun, kalau kita melihat realita di masyarakat, ternyata masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan terutama di wilayah pedesaan, pesisir, dan pedalaman,” kata Sanusi.

Sepanjang kepemimpinan Irwandi, jelas Sanusi, juga banyak lahan persawahan beralih fungsi menjadi permukiman masyarakat, celakanya tak  diimbangi mencetak sawah baru untuk mengatasi kekurangan lahan pertanian masyarakat. “Demikian juga pada sektor perkebunan, banyak izin HGU perkebunan yang merambah lahan rakyat,” katanya.

Sektor kelautan dan perikanan juga setali tiga uang. Saat ini, kata Sanusi, masih banyak lahan budidaya terlantar karena tak mendapat perhatian serius dari Pemerintah Aceh. Begitu juga dengan sektor perikanan tangkap yang selama ini masih menggunakan alat tangkap yang masih jauh ketinggalan sehingga tidak mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan.

Di sektor pendidikan, jelas Sanusi, masih tumbuh subur praktek-praktek berindikasi korupsi. “Misal, dalam pengelolaan program beasiswa untuk putra putri Aceh kerap dijalankan secara tak transparan dan tak profesional,” katanya.

Parahnya lagi, dalam laporannya Gubernur Aceh mengaku sektor keagamaan dan pelaksanaan Syariat Islam telah dilakukan dengan baik berupa kebijakan dan penempatan alokasi anggaran. Padahal, kata Sanusi, setelah dicermati terdapat ketidakseriusan eksekutif untuk menegakkan Syariat Islam di Aceh. “Hal ini terlihat dari pengalokasian anggaran, baik berupa bantuan untuk dayah maupun insentif terhadap tenaga pengajar dayah dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan,” katanya.

Jika ini terus berlanjut, kata dia, maka penegakan syariat Islam di Aceh akan berjalan lambat. “Kebijakan semacam ini akan menjadi celah bagi para misionaris dalam upaya pendangkalan aqidah dan permutadan masyarakat meskipun kita telah membangun pesantren di empat titik perbatasan,” katanya.(dad). Sumber : Harian Aceh